KOTA SORONG -Deretan kasus kekerasan seksual di Kota Sorong Papua Barat Daya yang menggemparkan publik, dari pemerkosaan hingga pembunuhan terhadap perempuan lanjut usia, hingga percobaan pemerkosaan terhadap pelajar, menuai kecaman tajam dari kalangan legislatif daerah.
Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya dari Fraksi Partai Golkar, Nansy Prisillia Karundeng, secara terbuka mengecam kejadian tersebut sebagai bentuk nyata kebobrokan sistem sosial dan kegagalan suatu pemerintahan menjamin keamanan dasar bagi perempuan.
Pernyataan Nansy bukan sekadar retorika politik. Ia mengangkat kenyataan yang tak bisa lagi ditutupi.Menurutnya, kasus-kasus ini bukan lagi sekadar kriminalitas individual, tetapi sudah menjelma menjadi darurat kemanusiaan yang memerlukan langkah luar biasa dari Pemerintah Daerah.
“Saya geram dan malu. Sorong bukan kota yang jauh dari pengawasan. Ini kota besar di provinsi baru! Tapi miras berkeliaran, perempuan diserang, bahkan diperkosa hingga dibunuh. Di mana sistem perlindungan kita,” tegas Nansy dalam pernyataan resminya, Kamis (10/07/2025).
Nansy menyoroti pembiaran terhadap pesta miras yang kerap terjadi di ruang-ruang terbuka, bahkan di pusat kota, tanpa pengawasan yang memadai. Ia menyebut, pembunuhan terhadap TS (57) adalah “klimaks dari pembiaran sistemik” yang selama ini dibiarkan berlangsung begitu saja.
“Jangan sampai pembunuhan ini hanya jadi headline satu-dua hari lalu dilupakan. Karena yang mati bukan hanya tubuh seorang perempuan lansia. Yang mati adalah rasa aman kita bersama. Saya berbicara tegas seperti ini karena saya juga seorang wanita, jadi saya paham bagaimana ketakutan seorang wanita itu,” ungkap Nansy dengan tajam.
Lebih lanjut, Nansy mengecam keras praktik aborsi ilegal yang disebut telah berlangsung selama satu dekade di Sorong, yang menurutnya menjadi simbol dari rapuhnya pendidikan seks dan edukasi sosial serta penyaluran bakat melalui kegiatan-kegiatan positif seperti edukasi kerohanian, olahraga hingga pelatihan-pelatihan kerja, sehingga bisa menekan kriminalitas yang saat ini selalu menjadi momok di Kota Sorong.
Fraksi Partai Golkar melalui Nansy Karundeng mengajukan lima tuntutan konkret untuk segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kota Sorong:
1. Penjualan dan distribusi alkohol di zona rawan dan padat pemukiman harus diatur ketat dalam peraturan daerah
2. Pembentukan Satgas Khusus Pencegahan Kekerasan Seksual yang melibatkan TNI-Polri, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, dan masyarakat sipil.
3. Pendidikan seks dan kesetaraan gender berbasis kurikulum lokal di sekolah-sekolah menengah yang diedukasi melalui pesan-pesan keagamaan sehingga bisa memahami langkah baik dan dampak buruk yang akan terjadi di masa-masa usia beranjak dewasa.
4. Pusat layanan trauma dan rumah aman bagi korban kekerasan berbasis distrik yang bekerja sama dengan Polisi dalam hal ini melalui unit Pelayanan Perempuan dan Anak dan Pemerintah Daerh
5. Penertiban praktik-partik ilegal termasuk klinik aborsi berkedok bidan.
“Kami di DPRD bukan hanya ingin tahu kasusnya sudah ditangani atau belum. Kami ingin tahu kapan Pemerintah hadir sebelum korban jatuh. Jangan hanya responsif ketika tubuh perempuan sudah tak bernyawa dan kasus demi kasus kembali muncul, Jadi harus ada solusi sebelum kejadian ini berulang,jujur sebagai wanita dan juga ibu hal ini sudah membuat saya geram apalagi jika sampai berulang,” tegas Nansy di hadapan awak media.
Nansy juga menyampaikan kritik keras terhadap pola penanganan kekerasan seksual yang dinilai masih terlalu elitis dan terpusat. Ia menekankan pentingnya memberdayakan kampung, RT/RW, dan pemuda lokal sebagai garda awal deteksi dini terhadap potensi kekerasan.
“Kalau anak muda mabuk di jalan dan bisa memperkosa tanpa rasa takut, maka yang gagal bukan cuma dia. Tapi kita semua. Orang tua, keluarga bahkan orang di sekitar yang seharusnya bisa mendidik dan menasehati. Jadi jangan pernah tinggal diam termasuk dengan peran penting sekolah. Serta memilah pergaulan maupun circle-circle yang baik,” ucap Nansy
Kota Sorong dan Papua Barat Daya tidak bisa terus dibiarkan menjadi “lahan basah” kekerasan terhadap perempuan. Bagi Nansy, ini saatnya semua elemen bersatu mengambil bagian untuk bersama-sama mengawasi hal ini sehingga bisa melahirkan kebijakan yang mampu mengubah wajah ruang publik.
“Pemerintah harus hadir tepat waktu dan tidak boleh datang setelah semuanya terjadi Dan saya sangat yakin Pemerintah kita khususnya Papua Barat Daya mampu mengambil peran tersebut untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Sorong dan Papua Barat Daya pada umumnya. Sehingga tidak ada lagi teror ketakutan khususnya bagi kami kaum perempuan,” tutup wanita yang akrab disapa Mama Nansy.
Penulis: Andre R
