KOTA SORONG – Pekerjaan besar bagi Gubernur, Bupati dan Walikota di Provinsi Papua Barat Daya adalah membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Inilah salah satu cara untuk mengurangi angka pengangguran yang semakin tinggi di Kota Sorong dan Papua Barat Daya, pintu masuk Tanah Papua.
Hal itu disampaikan Anggota DPD RI/MPR RI daerah pemilihan Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor yang merasa prihatin dengan kondisi masyarakat di Papua Barat Daya sekarang.
“Angka pengangguran di Papua Barat Daya sangat tinggi. Masyarakat sama sekali tidak punya penghasilan karena tidak ada pekerjaan. Untuk beli makan saja sulit. Kondisi ini harus menjadi perhatian para kepala daerah,” ujar Senator yang biasa disapa PFM ini, Minggu (10/8/2025)
Angka pengangguran yang semakin meningkat, berimplikasi pada persoalan sosial terutama berakibat fatal pada kondisi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat).
“Sudah pasti angka pengangguran berkaitan dengan angka kemiskinan kemudian akan berimplikasi pada angka kriminalitas, prostitusi dan permasalahan sosial lainnya,” kata PFM lagi.
Untuk itulah para kepala daerah perlu mempunyai terobosan baru yang mampu mendorong terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat. Persoalan pengangguran ini sudah sangat krusial dan darurat. Jika tidak segera teratasi persoalan akan semakin kompleks.
“Makanya, para Gubernur, Bupati dan Walikota harus melobi pemerintah pusat, BUMN maupun swasta agar mau berinvestasi atau membuka perusahaan di Papua Barat Daya. Investasi atau investor yang masuk merupakan penggerak ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja secara luas,” katanya.
Disebutkan oleh Senator PFM, hingga saat ini di Papua Barat Daya terdapat sekitar 32.000 pengangguran. Nanti di bulan Oktober, jumlahnya akan bertambah sekitar 4000 lagi dari sarjana yang baru lulus kuliah.
“Oleh karena itu, saya ingatkan para kepala daerah fokus mencarikan solusi. Ke depan tentunya akan semakin sulit dikendalikan kalau tidak dimulai sejak sekarang,” ingatnya.
Namun tak kalah penting, para kepala daerah menyiapkan regulasi yang memberikan jaminan untuk penyerapan tenaga kerja lokal. Hal ini penting agar penyerapan tenaga kerja di daerah itu maksimal.
“Di dalam regulasi, tenaga kerja lokal atau orang asli Papua harus diakomodir lebih besar. Perbandingannya mungkin 80 persen asli Papua dan selebihnya bisa dari luar,” ucap PFM lagi.
Selain itu, Paul Finsen Mayor juga meminta pemerintah daerah untuk memperkuat ketrampilan putra-putri daerah supaya bisa terserap maksimal di suatu perusahaan. Salah satu caranya dengan memberikan kursus, pelatihan maupun praktek kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha.
“Tak boleh dikesampingkan juga, generasi muda kita, putra-putri daerah, anak asli Papua harus kita dorong untuk tingkatkan skill, terutama ketrampilan khusus yang dibutuhkan dunia usaha. Dengan begitu apapun bentuk investasi yang masuk ke daerah bisa dipastikan bisa menyerap tenaga kerja,” papar PFM.
Penulis: Dwi P
