KOTA SORONG – Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyuarakan kembali pentingnya percepatan pemekaran wilayah di provinsi termuda Indonesia tersebut. Enam Daerah Otonomi Baru (DOB), termasuk Kabupaten Malamoi, telah diajukan, namun belum ada kepastian dari pemerintah pusat.
“Kami berdiri di kepala burung Papua. Jangan biarkan kami hanya tegak secara simbolik, tapi lumpuh secara struktural,” tegas Elisa dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Wakil Ketua MPR RI, Anggota DPR RI Robert J Kardinal, sejumlah anggota DPD RI dan perwakilan pemerintah pusat yang berlangsung di Sorong, Selasa (24/06/2025).
Gubernur menyebut bahwa dari lima struktur pemerintahan utama yang dijanjikan sesuai Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, baru sekitar 17 persen yang terealisasi. Hingga kini, kantor gubernur, DPR provinsi, serta berbagai kantor perangkat daerah masih menggunakan fasilitas darurat atau sementara.
“Padahal di UU Otsus, komponen itu merupakan kewajiban Pemerintah Pusat. Tapi semuanya sudah 2 tahun 7 bulan, belum ada juga,” ucap Elisa Kambu dalam RDP yang diikuti juga oleh para kepala daerah se-Papua Barat Daya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar menyatakan bahwa seluruh masukan dari para kepala daerah dan masyarakat Papua Barat Daya telah dicatat. Ia berjanji akan membawa aspirasi itu langsung ke pemerintah pusat dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan berlangsung bulan depan.
“Insya Allah, semua aspirasi ini akan kami sampaikan langsung kepada Presiden. Ini komitmen kami dari MPR agar wilayah ini tidak tertinggal,” ujar Abcandra.
Ia juga mengungkap bahwa MPR telah membentuk Kaukus MPR Papua sebagai ruang strategis untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di Tanah Papua. Bahkan, Abcandra mengusulkan agar pertemuan perdana Kaukus tersebut dimulai dari Kota Sorong sebagai simbol gerbang timur Indonesia.
“Sorong adalah pintu masuk Tanah Papua. Jika negara ingin menunjukkan keadilan, maka kehadiran formal negara harus dimulai dari sini,” katanya.
Baik Elisa Kambu maupun Abcandra sepakat bahwa pemekaran wilayah bukan hanya soal pembagian administratif, tetapi menyangkut kehadiran negara, akses pelayanan dasar, dan pengakuan terhadap identitas kultural masyarakat adat Papua.
Penulis: Andre R
