Perwakilan dari 12 kampung di Distrik Waigeo Timur dan Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat, mendesak Bupati Raja Ampat dan Gubernur Papua Barat Daya segera membuka izin pertambangan di wilayah mereka. Bagi masyarakat setempat, tambang bukan sekadar pilihan, melainkan satu-satunya jalan keluar dari krisis lapangan kerja dan kesulitan ekonomi.
“Kami ini bukan daerah wisata seperti di selatan dan barat Raja Ampat. Dari dulu wilayah ini adalah daerah tambang, dan hasil tambang itulah yang menyambung hidup masyarakat,” ujar salah seorang tokoh kampung di Waigeo Utara, Minggu (14/09/2025).
Antara Surga Wisata dan Kantong Kemiskinan
Narasi besar tentang Raja Ampat sebagai surga pariwisata dunia menyingkirkan kenyataan bahwa tidak semua distrik menikmati berkah turisme. Sementara Misool, Waigeo Selatan, dan kawasan barat disorot sebagai magnet wisata, Waigeo Timur dan Utara justru terpinggirkan.
Warga di dua distrik ini menegaskan, sejak 2002 wilayah mereka telah ditetapkan sebagai area pertambangan. Namun, isu seputar PT Gag Nikel beberapa tahun terakhir membuat aktivitas tambang meredup, tanpa ada kepastian solusi dari pemerintah.
Beban Ekonomi Kian Berat
Efisiensi anggaran pemerintah daerah memperparah keadaan. Orang tua kesulitan membiayai pendidikan anak, sementara layanan kesehatan tak kunjung membaik. “Kalau wisata jadi penyelamat untuk selatan dan barat, biarlah tambang jadi harapan timur dan utara. Kami hanya ingin hidup layak,” kata warga lain.
Mencari Investor atau Membiarkan Krisis
Desakan warga sebenarnya menyiratkan kritik tajam: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat Daya gagal menyiapkan strategi pembangunan yang inklusif. Pariwisata memang mendatangkan devisa, tetapi bukan solusi tunggal bagi wilayah non-wisata.
Masyarakat menuntut pemerintah segera mencari investor yang berani mengelola tambang secara legal, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata. Tanpa langkah tegas, generasi muda di kampung-kampung Waigeo Timur dan Utara terancam kehilangan masa depan.
Pemerintah kini berada di persimpangan jalan. Apakah Bupati Raja Ampat dan Gubernur Papua Barat Daya berani mendengar suara rakyat kecil di timur dan utara, atau tetap sibuk menjual Raja Ampat sebagai kartu pos wisata dunia?
Desakan 12 kampung itu adalah alarm keras, jangan sampai daerah yang dianugerahi kekayaan alam justru melahirkan kemiskinan baru akibat kelalaian pemerintah dalam membuat pilihan kebijakan.
Penulis: Andre R
