RAJA AMPAT – Kritik tajam datang dari Rojer Mambraku, SH, Ketua Generasi Muda Pejuang Hak Adat Papua (Gempha PBD), soal tata kelola jabatan yang ada di kepala distrik di Kabupaten Raja Ampat. Ia menilai, kursi strategis di level distrik kerap diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) non-pemerintahan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan khusus pemerintahan.
“Miris, jabatan distrik malah diisi oleh sarjana dengan jurusan yang berbeda-beda. Padahal kursi distrik itu semestinya ditempati jebolan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN),” kata Rojer dalam pernyataannya, Jumat (22/08/2025)
Menurut Rojer, praktik itu justru mengerdilkan keberadaan alumni IPDN yang secara akademik disiapkan menjadi ujung tombak birokrasi. “Ada IPDN yang sudah ditempatkan di distrik, tapi sebagian lainnya hanya ‘disimpan’ di kantor-kantor kabupaten. Ini pelecehan terhadap sistem kaderisasi pemerintahan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kesalahan prosedur dalam penempatan pejabat sementara (PLT) di kampung. “Seharusnya, pengisian jabatan itu dimulai dari bawah, sekcam atau kepala seksi. Bukan tiba-tiba Bupati menunjuk begitu saja tanpa melihat pangkat dan kualifikasi,” kata Rojer.
Gempha PBD mendesak agar rotasi besar-besaran yang kini berhembus di Raja Ampat dijadikan momentum menempatkan IPDN di kursi distrik. Dari 24 distrik dan 4 kelurahan yang ada, kata Rojer, sudah saatnya alumni IPDN diberi mandat penuh.
“Kalau ini tidak dilakukan, maka wajah birokrasi distrik yang ada di Raja Ampat hanya jadi ajang kompromi politik dan kepentingan kelompok, bukan profesionalisme pemerintahan,” tegasnya.
Penulis: Andre R
