TAMBRAUW – Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Gatot Haribowo, angkat bicara terkait aksi pemalangan jalan yang terjadi di sejumlah titik lintas Trans Papua Barat – Papua Barat Daya, perbatasan antara Kabupaten Manokwari dengan Kabupaten Tambrauw.
Aksi ini telah melumpuhkan total akses jalan utama penghubung kedua Provinsi tersebut sejak Rabu (18/06/2025).
Pemalangan tersebut dipicu adanya pro-kontra terkait pembentukan wilayah calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat. Hingga lebih dari sepekan berlalu, situasi tersebut belum menemukan titik terang.
Kepada awak media Brigjen Gatot Haribowo menyampaikan keprihatinannya atas dampak pemalangan dimaksud karena telah merugikan banyak pihak, terutama warga sipil yang bergantung pada akses jalan tersebut untuk aktivitas sehari-hari.
“Saya menghimbau supaya hal tersebut tidak dilakukan karena bagaimanapun itu akan merugikan masyarakat juga pada akhirnya yang lewat wilayah tersebut,” ujarnya.
Kapolda juga memastikan pihak Kepolisian bersama unsur Pemerintahan Daerah tidak tinggal diam. Upaya dialog dan pendekatan persuasif terus dilakukan.
“Teman-teman yang ada di Tambrauw, baik dari Pak Kapolres beserta jajarannya, maupun Pak Bupati dan perangkatnya, masih terus berupaya membicarakan hal ini agar ada titik temu yang bisa bermanfaat dan memberikan solusi terbaik bagi semua pihak,” tambah Brigjen Gatot.
Pihak Polda Papua Barat Daya juga menegaskan komitmennya untuk mengedepankan pendekatan humanis dalam penyelesaian masalah ini, sembari tetap menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Di lain pihak, situasi ini tentu menjadi ujian bagi mekanisme penyampaian aspirasi dan kehadiran Negara dalam mendengarkan keluhan masyarakat, khususnya terkait dengan proses pemekaran wilayah administratif suatu daerah.
Pemerintah Daerah dan Pusat diharapkan dapat segera membuka ruang dialog konstruktif agar pemalangan dapat diakhiri dan akses antarwilayah dimaksud dapat kembali normal.
Penulis: Kristo L
