KOTA SORONG – Lima anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dari wilayah Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, secara resmi menyerahkan diri dan menyatakan ikrar kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Momen ini menjadi sinyal kuat bagi upaya damai dan penyelesaian konflik Papua secara bermartabat melalui pendekatan non-militer.
Penyerahan diri kelima mantan anggota KKB berlangsung sesaat setelah pelaksanaan kunjungan kerja masa reses Komisi XIII DPR RI yang digelar di salah satu hotel di Kota Sorong, Jumat (20/6/2025) dini hari.
Dalam suasana penuh haru mereka datang didampingi seorang tokoh agama setempat dan perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey. Kehadiran mereka diterima langsung Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, didampingi Wakil Bupati Maybrat, Drs. Ferdinando Solossa, serta para anggota Komisi XIII DPR RI.
Para pihak menyambut langkah tersebut dengan penuh keterbukaan dan harapan akan masa depan yang damai di Bumi Kasuari.
Sebelumnya, kelima mantan anggota KKB masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena terlibat dalam penyerangan Pos Persiapan Koramil Kisor di Distrik Maybrat Selatan, Januari 2021 silam. Serangan itu mengakibatkan 4 prajurit TNI gugur.
Dorongan Pendekatan Kemanusiaan
Menanggapi penyerahan diri tersebut, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menekankan pentingnya pendekatan kemanusiaan sebagai solusi jangka panjang dalam penyelesaian konflik bersenjata di Papua.
“Masyarakat adat, kepala daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat harus dilibatkan dalam proses reintegrasi saudara-saudara kita ini. Selama ini pendekatan yang digunakan lebih banyak bersifat keamanan dan tuduhan semata. Itu perlu diimbangi dengan pendekatan kesejahteraan dan kemanusiaan,” ujar Andreas.
Ia juga menyoroti bahwa mereka yang terlibat dalam kelompok bersenjata bukan sekadar “pengacau”, melainkan bagian dari masyarakat asli Papua yang memiliki hak untuk hidup layak dan bermartabat di tanah mereka sendiri.
“Kita tidak boleh terus-menerus memandang mereka hanya dari kacamata keamanan. Mereka adalah saudara kita. Mereka hidup di tanah ini. Maka rekonsiliasi dan pendekatan yang berfokus pada manusia adalah jalan terbaik,” tambahnya.
Langkah Awal Menuju Papua Damai
Langkah penyerahan diri diharapkan menjadi pembuka pintu bagi dialog dan proses perdamaian yang lebih inklusif di Papua. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama tokoh-tokoh masyarakat dan lembaga terkait berkomitmen untuk memfasilitasi proses reintegrasi sosial bagi para mantan anggota KKB, termasuk pelatihan kerja, pendidikan, dan jaminan sosial.
Dengan adanya dukungan dari DPR RI maupun berbagai pihak pemangku kepentingan, momen ini diyakini dapat menjadi awal dari perubahan paradigma dari konflik menuju rekonsiliasi, dari kekerasan menuju perdamaian yang menyeluruh di Tanah Papua.
Penulis: Christo L
