SORONG – Pembangunan Papua tak akan bergerak maju tanpa kesadaran kolektif dan sinergi lintas aktor. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Sorong, Mawardi Nur, mengingatkan bahwa percepatan pembangunan di wilayah timur Indonesia, khususnya Papua Barat Daya, tidak cukup hanya dengan jargon dan program seremonial. Perlu konsolidasi nyata antara pemerintah dan para tokoh masyarakat lintas wilayah.
Hal ini disampaikan Mawardi usai menghadiri silaturahmi Pemerintah Daerah dan para tokoh masyarakat di Hotel Aquarius, Kamis,(26/06/25). Mawardi menegaskan bahwa DPRK Sorong bukan sekadar pelengkap administrasi pemerintahan, tetapi mitra strategis yang mengemban fungsi kontrol terhadap jalannya kebijakan publik.
“Kami di DPRK tidak hanya menyetujui program, tetapi juga melakukan pengawasan dan evaluasi. Kritik dari masyarakat justru kami anggap sebagai masukan penting untuk koreksi bersama,” ujar Mawardi.
Ia menekankan bahwa efektivitas pembangunan bukan ditentukan oleh banyaknya anggaran, tetapi pada sejauh mana anggaran tersebut digunakan secara tepat sasaran dan mempertimbangkan konteks lokal. Menurutnya, efektivitas di sektor pemerintahan memang penting, namun tidak bisa dipukul rata, apalagi bagi daerah yang memiliki tantangan geografis dan infrastruktur seperti Papua.
“Prinsip keadilan itu bukan soal pendistribusian yang sama rata, melainkan yang mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan. Kalau pendekatannya seragam seperti di Jawa, maka ketimpangan akan terus terjadi,” tegasnya.
Mawardi juga menyoroti lambannya respon pemerintah pusat terhadap kebutuhan Papua. Ia berharap ada keberpihakan nyata dalam bentuk afirmasi anggaran dan kebijakan yang proporsional.
“Jika ingin membangun dari pinggiran seperti yang kerap disampaikan pemerintah pusat, maka Papua harus ditempatkan secara adil dalam skema perencanaan nasional. Jangan sampai wacana terus menggantung tanpa realisasi yang terukur,” katanya.
Mawardi mengajak seluruh pihak, baik di tingkat lokal maupun pusat, untuk memperkuat kolaborasi. Menurutnya, hanya dengan kerja bersama dan keberanian untuk memperjuangkan keadilan anggaran, pembangunan Papua bisa melangkah lebih cepat dan lebih bermakna bagi rakyat.
Penulis: Andre R
