SORONG – Pemerintah Kabupaten Sorong melalui Dinas PUPR bersama Kementerian ATR/BPN Direktorat Jenderal Tata Ruang menggelar Bimbingan Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di Aimas Hotel & Convention Centre, Rabu,(24/09/25)
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong, Adi Bremantyo. Dalam sambutannya, Adi menekankan bahwa pemahaman mengenai KKPR sangat penting bagi seluruh pemangku kepentingan pemerintah daerah, investor, maupun masyarakat agar pembangunan berjalan selaras dengan rencana tata ruang wilayah.
“Melalui Bimtek ini kita ingin memastikan bahwa pemanfaatan ruang di Kabupaten Sorong berjalan sesuai aturan dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan,” ujar Adi.
Bimtek menghadirkan narasumber dari Kementerian ATR/BPN yang menjelaskan aspek teknis KKPR dan integrasinya dengan sistem perizinan berbasis Online Single Submission (OSS).
Para peserta yang terdiri dari perangkat daerah hingga pelaku usaha diharapkan dapat mengimplementasikan materi ini dalam perencanaan dan aktivitas pembangunan.
Menurut Adi, kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan tertib, dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan serta kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sorong, Ir. Frans Howay, menjelaskan tujuan dan sasaran bimtek adalah memberikan pemahaman menyeluruh kepada pelaku usaha maupun perangkat daerah tentang langkah awal dalam memulai kegiatan usaha di Kabupaten Sorong maupun Papua Barat Daya.
“Bimtek ini membuka wawasan para pengusaha agar mereka memahami persyaratan dan aturan yang harus dipenuhi sebelum berusaha. Mulai dari izin tambang, pemanfaatan lahan untuk infrastruktur, hingga pendirian perumahan atau bangunan gedung. Semua itu harus mengikuti aturan tata ruang,” ujar Frans.
Ia menambahkan, Kabupaten Sorong memiliki wilayah luas dan potensi sumber daya besar sehingga diperlukan tenaga teknis yang andal di bidang tata ruang. Dengan bimtek yang berlangsung dua hari ini, Frans berharap perangkat daerah terkait mampu menyiapkan dokumen dan regulasi yang matang sehingga pembangunan berjalan lebih terarah.
Bimtek KKPR ini diikuti sekitar 80 peserta, melibatkan narasumber dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Penulis: Andre R
