SORONG- Penunjukan Ketua DPRK Kota Sorong memantik sorotan tajam dari Solidaritas Rakyat Peduli Kamtibmas Papua Barat Daya. Organisasi ini menilai, keputusan penyerahan kursi ketua kepada figur non-Orang Asli Papua (OAP) mencederai semangat Otonomi Khusus (Otsus) dan merendahkan martabat politik orang Papua di tanahnya sendiri.
“Wajib orang Papua yang jadi ketua di negerinya sendiri,” kata Ketua Solidaritas Rakyat Peduli Kamtibmas, Jekson Jitmau, Sabtu (30/08/25).
Ia menegaskan, posisi Wakil Ketua I DPRK sudah lebih dulu dijabat non-OAP. Karena itu, kursi Ketua seyogianya diberikan kepada kader OAP yang menurutnya masih banyak tersedia di tubuh DPRK.
Menurut Jekson, di dalam DPRK Kota Sorong terdapat politisi asli Papua yang punya kapasitas dan legitimasi kuat untuk memimpin. “SK itu harus segera direvisi. Kalau tidak, ini sama saja dengan mengabaikan hak-hak OAP yang jelas-jelas dijamin dalam Undang-Undang Otsus,” ujarnya.
Nada serupa datang dari Sekretaris Solidaritas, Andrias Nikson Sowe. Ia mengingatkan, meski keputusan sah secara administratif, secara sosial ia menimbulkan luka politik. “Kita tidak boleh berpura-pura tidak tahu. Papua punya kekhususan yang diatur dalam Otsus,” tegasnya.
Andrias menilai, mengabaikan keterwakilan OAP di posisi strategis DPRK sama saja dengan menyingkirkan orang Papua dari ruang politik di kampung halamannya. “Banyak anak-anak OAP yang terpilih dan layak memimpin. Mereka lebih paham dinamika sosial di Sorong dan bisa menjaga kepentingan rakyatnya,” katanya.
Ia mengaitkan kontroversi ini dengan potensi eskalasi konflik di Sorong yang beberapa hari terakhir diwarnai kericuhan. “Kalau SK Ketua DPRK tidak ditinjau ulang, kondisi bisa semakin panas. Kerusuhan hanya akan mengorbankan rakyat kecil. Pedagang, buruh pelabuhan, tukang ojek mereka yang pertama menderita,” ujar Andrias.
Bagi Solidaritas, isu ini bukan sekadar perebutan jabatan. Ia menyangkut harga diri orang Papua, yang dijanjikan ruang lebih luas melalui Otsus tetapi masih sering tersisih dari kursi-kursi elite. “Kalau orang Papua bahkan tak bisa memimpin DPRK di tanahnya sendiri, lalu Otsus ini untuk siapa?” sindir Jekson.
Penulis: Andre R
