SORONG – Anggota DPD RI/MPR RI dapil Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, melaksanakan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI pada Kamis, 11 Desember 2025, bertempat di Pelataran Teras Aula Klasis GKI Sorong, Jalan Selat Sagawin, Kelurahan Remu, Distrik Sorong Kota.
Pelaksanaan sosialisasi mengambil lokasi strategis di lingkungan keagamaan, yakni Klasis GKI Sorong, dengan tujuan merangkul tokoh-tokoh masyarakat Nasrani, pengurus gereja, serta organisasi pemuda Kristen di Kota Sorong.
Dalam pemaparannya, Paul Finsen Mayor menegaskan bahwa Pancasila dan UUD 1945 harus menjadi alat perlindungan nyata bagi hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP). Ia menekankan bahwa nilai Keadilan Sosial dalam Empat Pilar MPR RI tidak boleh berhenti pada tataran normatif, tetapi wajib diwujudkan dalam kebijakan negara yang berpihak dan afirmatif.
Salah satu peserta menyampaikan pertanyaan kritis kepada Senator Paul Finsen Mayor:
“Bapak Senator, kami sering mendengar tentang Keadilan Sosial, tapi kenyataannya kami di Papua Barat Daya masih menghadapi tingginya biaya hidup dan sulitnya akses pendidikan bermutu bagi anak-anak asli Papua. Bagaimana Empat Pilar ini menjamin kami tidak terus tertinggal dari saudara-saudara kami di Barat?”
Menanggapi pertanyaan tersebut, Paul Finsen Mayor menjawab secara tegas bahwa Keadilan sosial adalah mandat utama Pancasila yang mengharuskan negara hadir tanpa diskriminasi.
“Sebagai anggota MPR, saya terus mendesak Pemerintah Pusat agar skema Otonomi Khusus benar-benar diimplementasikan untuk afirmasi pendidikan dan ekonomi Orang Asli Papua. Kita tidak ingin Pancasila hanya di kertas, tapi harus nyata dalam harga semen dan biaya sekolah yang terjangkau di Sorong,” kata Senator PFM.
Lebih lanjut, Senator Paul Finsen Mayor menjelaskan bahwa Sosialisasi Empat Pilar bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan ruang penyelarasan nilai-nilai kebangsaan dengan kearifan lokal dan religiusitas masyarakat Papua. Ia juga menyampaikan laporan singkat mengenai upaya-upaya konstitusional yang tengah ditempuh di parlemen untuk menjaga stabilitas keamanan, perlindungan wilayah adat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kegiatan ini mendapat respons positif dari para peserta yang menilai dialog terbuka dengan wakil rakyat sangat penting untuk memastikan nilai-nilai kebangsaan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di tanah Papua.
Penulis: Jason
