JAKARTA – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat Daya resmi melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP PBD), Selly Kareth (SK), pada Senin (20/4/2026).
Pemeriksaan ini dilakukan setelah sebelumnya yang bersangkutan sempat mangkir dari panggilan kepolisian untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, penghinaan, fitnah, serta dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Pasca pemeriksaan yang berlangsung pada hari Senin tersebut, pihak Dirkrimsus Polda PBD dijadwalkan akan melanjutkan proses pengambilan keterangan pada Selasa besok.
Langkah tegas pihak kepolisian ini mendapat perhatian dari Anggota DPD RI, Paul Finsen Mayor. Senator yang akrab disapa PFM tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap profesionalitas dan ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani perkara ini.
“Meskipun perkara pencemaran nama baik dalam KUHP maupun UU ITE merupakan delik aduan, penanganannya harus tetap dilakukan secara serius dan sesuai prosedur yang berlaku,” kata PFM, Senin (20/4/2026).
“Setiap warga negara harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan, terutama jika keterangan yang bersangkutan sangat dibutuhkan oleh penyidik, baik dalam status sebagai saksi maupun jika nantinya status hukum tersebut meningkat,” paparnya.
Lebih lanjut, Senator PFM menekankan tidak ada alasan bagi pihak mana pun untuk mangkir dari panggilan pihak berwajib. Ia berharap seluruh rangkaian proses hukum ini dapat berjalan secara transparan dan akuntabel demi tegaknya keadilan.
“Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, di mana pihak yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” tegas dia.
