SORONG -Persoalan administrasi penggajian yang berlarut-larut akhirnya mendapat suntikan pembaruan. Hermin Tangkeallo, SE., MM., peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan VII LAN RI Tahun 2025, memperkenalkan Klik Dawai Klinik Rekonsiliasi Data Gaji Pegawai, sebuah inovasi yang dirancang khusus untuk menutup celah kekacauan data yang selama ini menghantui proses pembayaran gaji ASN dan P3K di Kabupaten Sorong.
Inovasi ini bukan muncul dari ruang rapat ber-AC, melainkan dari kondisi faktual di lapangan, data kepegawaian yang tidak sinkron, tunjangan yang tak lagi layak tetapi tetap dibayar, hingga pegawai yang absen berbulan-bulan namun gajinya masih mengalir. “Klik Dawai lahir karena kesalahan seperti ini tidak boleh lagi dianggap wajar,” ujar Hermin.
Empat OPD Prioritas Menyasar Sumber Masalah
Pada fase awal, rekonsiliasi difokuskan pada empat OPD dengan tingkat temuan tertinggi diantaranya: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD John Piet Wanane, Distrik Aimas.
Di lembaga-lembaga inilah ditemukan kasus pegawai yang tidak hadir tiga bulan berturut-turut tetapi gaji tetap dibayarkan. Padahal, regulasi ASN mewajibkan penghentian sementara pembayaran gaji dalam kondisi tersebut demi menghindari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hermin menyebut persoalan utamanya sederhana: data tidak pernah diperbarui. Banyak pegawai lupa melaporkan perubahan data keluarga anak yang sudah melewati batas usia, telah bekerja, atau menikah; pasangan yang meninggal; atau perubahan status tanggungan lainnya. Akibatnya, tunjangan dibayarkan tidak pada tempatnya.
Benang Kusut Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala
Di sisi lain, koordinasi yang lemah antara kasubag kepegawaian dan bendahara gaji memunculkan masalah klasik yakni keterlambatan SK kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala. SK sering terbit melewati TMT, memaksa BPKAD menyusun daftar kekurangan gaji pekerjaan berulang yang sebenarnya bisa dihindari.
Klik Dawai ditujukan sebagai “ruang bersama” agar data yang diolah bendahara dan kasubag tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
Program ini kini digulirkan melalui sosialisasi ke seluruh bendahara gaji dan kasubag kepegawaian. Namun, Hermin tak menutup mata,KP4 atau data keluarga menjadi tantangan terbesar. Banyak guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di kampung atau distrik pelosok sulit dihubungi, sehingga pembaruan data melambat.
Klik Dawai disiapkan dalam tiga tahapan besar:
Jangka pendek, rekonsiliasi menggunakan formulir dan Excel, lalu diinput manual ke aplikasi SIM Gaji Taspen. Jangka menengah, sistem Klik Dawai direncanakan terhubung langsung dengan SIM Gaji Taspen. Jangka panjang, integrasi penuh dengan data kepegawaian; SK kenaikan pangkat dan SK pensiun otomatis terkoneksi ke sistem penggajian.
Jika fase terakhir terwujud, persoalan klasik seperti SK pensiun terlambat dan tunjangan pensiun salah hitung bisa diminimalisir.
Hermin juga menyoroti kelalaian umum seperti SK pensiun yang baru diurus setelah pegawai memasuki masa pensiun. Konsekuensinya fatal hak kenaikan pangkat pengabdian satu tingkat hilang, besaran gaji terakhir tak akurat, dan klaim Taspen menjadi tidak sesuai.
Lebih runyam lagi, masih ditemukan kasus OPD tidak melaporkan pegawai yang sudah pensiun. Gaji tetap berjalan, lalu menjadi utang yang harus dikembalikan ketika SKPP diterbitkan. “Klik Dawai memastikan kesalahan seperti ini tak terulang,” tegas Hermin.
Sekretaris BPKAD Kabupaten Sorong, Fredrik H. Z. Murmana, menekankan bahwa Klik Dawai menjadi ruang sinkronisasi antara BPKAD, BKDD, Bulog, dan BPJS Kesehatan. Dengan data yang menyatu, tidak ada lagi gaji susulan atau pembayaran ulang.
“Ini bukan soal aplikasi, tapi soal tata kelola. Klik Dawai menyatukan alur yang selama ini berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Pengakuan dan Dukungan Penuh BPKAD
PLh Kepala BPKAD Kabupaten Sorong, Cut Faida, S.Sos., mengapresiasi inovasi Hermin. Ia menyebut Klik Dawai sebagai langkah nyata menyelesaikan akar persoalan penggajian, terutama bagi pegawai yang mendekati masa pensiun. “Rekonsiliasi yang rapi berarti hak pegawai lebih terlindungi,” kata Cut.
Sementara itu, tim efektif penyusun Klik Dawai berjumlah 12 orang dan bekerja di bawah pimpinan Cut Faida yang menjadi motor implementasi aksi perubahan ini, dengan Fredrik Z. Murmana sebagai mentor.
Hermin menegaskan bahwa permintaan dokumen bukan untuk kepentingan OPD, melainkan demi melindungi hak para pegawai. “Data yang rapi hari ini menentukan keamanan gaji dan tunjangan pegawai di masa pensiun,” katanya.
Dengan Klik Dawai, Kabupaten Sorong mencoba menata ulang sebuah sistem yang selama ini berjalan dengan banyak celah. Upaya ini menjadi contoh bahwa reformasi birokrasi tak selalu membutuhkan teknologi canggih yang dibutuhkan adalah keberanian untuk merapikan data dan menyatukan alur kerja yang tercecer.
Jika benar dijalankan, Klik Dawai bisa menjadi model perbaikan penggajian yang diadopsi wilayah lain.
Penulis : Andre R
