SORONG – Keheningan suara puluhan anggota DPR RI dan DPD RI asal daerah pemilihan Papua di tengah eskalasi konflik agraria, penolakan PSN dan pelanggaran HAM memicu gugatan moral yang keras.
Maria Kebar, aktivis perempuan dari Suku Mpur, Tambrauw, Papua Barat Daya menegaskan bahwa sikap pasif para legislator di Senayan bukan sekadar masalah teknis kewenangan, melainkan sebuah pilihan politik yang sadar di bawah tekanan sistem.
”Diam mereka itu bukan netral. Diam adalah sikap politik, dan dalam situasi ketidakadilan, diam berarti berdiri di sisi penindas,” ujar Maria saat dihubungi, Jumat (06/02/2026)
Menurutnya, para wakil rakyat yang seharusnya menjadi penyambung lidah masyarakat adat justru terperangkap dalam struktur politik nasional yang tidak dirancang untuk mendengar suara orang asli Papua. Mereka lebih sering terikat pada agenda partai dan kepentingan investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) daripada memperjuangkan cita-cita rakyat di kampung-kampung.
Maria menyoroti ketakutan yang menghinggapi para politisi Papua di Jakarta. Ia melihat adanya narasi besar bahwa “Papua harus didiamkan demi pembangunan,” yang membuat para legislator takut kehilangan posisi atau dicap sebagai ancaman negara jika bersuara kritis.
Padahal, bagi Maria, bersuara adalah hak demokratis, bukan ancaman keamanan. Ia menilai para wakil rakyat ini telah kehilangan legitimasi moral karena melupakan asal-usul mereka yang terikat pada tanah melalui marga.
”Wakil rakyat seharusnya melindungi yang lemah dan menjaga tanah sebagai Ibu atau Mama. Namun, ketika militerisasi masuk, perempuan adat kehilangan kebun, dan anak-anak tumbuh dalam ketakutan, mereka justru memilih diam,” tegasnya.
Baginya, secara politik para legislator tersebut lebih memilih “stabilitas semu negara” dibandingkan keadilan sejati bagi masyarakat Papua.
Meski demikian, Maria memberikan apresiasi atas keberanian Paul Finsen Mayor, anggota DPD RI asal Papua Barat Daya, yang secara konsisten dan tajam menyuarakan penolakan terhadap PSN di Papua. Dukungan politik semacam itu dianggap sangat berarti bagi perjuangan masyarakat adat di lapangan yang tengah berhadapan langsung dengan kekuatan oligarki kapitalis.
Di tengah pesimisme terhadap lembaga negara, Maria menyerukan agar masyarakat adat Papua berhenti menggantungkan harapan pada wakil rakyat. Ia menekankan bahwa sejarah membuktikan, perubahan di Tanah Papua tidak pernah lahir dari megahnya gedung DPR, melainkan dari keringat di kebun, hutan, dan jalan perjuangan.
”Tanah Papua bukan proyek, hutan bukan angka investasi, dan Papua bukan ruang kosong. Jika wakil rakyat memilih diam, kami masyarakat adat akan terus bersuara. Karena bagi kami, diam berarti mati perlahan, dan bersuara sekarang adalah satu-satunya cara mempertahankan hidup yang sangat mahal harganya,” tutup Maria.
Penulis: Dwi P
