JAKARTA – Anggota DPD RI dapil Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor (PFM), menegaskan kesiapannya menghadapi rencana laporan Ketua Asosiasi Majelis Rakyat Papua (MRP) Se-Tanah Papua, Agustinus Anggaibak, ke Badan Kehormatan (BK) DPD RI pada 7 April mendatang.
Menanggapi mobilisasi 323 anggota MRP yang akan melaporkannya terkait kritik terhadap kinerja lembaga kultur tersebut, Senator yang akrab disapa PFM ini menyatakan tidak akan mundur dari sikapnya demi membela kepentingan rakyat.
“Saya adalah penyambung lidah rakyat Papua di tingkat pusat. Jika perjuangan saya menyuarakan jeritan hati rakyat dianggap sebuah kesalahan oleh segelintir pihak, maka saya menyatakan siap bertanggung jawab sepenuhnya. Demi perjuangan rakyat Papua, saya siap dipanggil BK DPD RI, meskipun harus dilaporkan oleh 323 anggota MRP sekalipun,” tegas Paul Finsen Mayor dalam pernyataan resminya hari ini.
Persoalan ini bermula dari pernyataan Paul Finsen di media yang mewacanakan perlunya evaluasi mendalam hingga pembubaran MRP. Ia menilai lembaga tersebut belum maksimal menjalankan amanat UU Otsus dalam memproteksi hak-hak dasar masyarakat asli Papua.
Bagi Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay ini kritiknya adalah bagian dari fungsi pengawasan sebagai wakil daerah yang melihat adanya kesenjangan antara keberadaan lembaga kultur dengan realitas kesejahteraan masyarakat di akar rumput.
“Rakyat Papua butuh bukti, butuh kerja nyata, bukan sekadar simbol lembaga. Saya berdiri di sini karena mandat rakyat, dan tugas saya adalah memastikan aspirasi mereka terdengar di Jakarta. Saya akan hadapi karena apa yang saya sampaikan adalah murni demi keadilan dan masa depan orang asli Papua. Fokus saya tetap satu: membela hak rakyat di atas kepentingan kursi jabatan apa pun,” tukas dia.
