SORONG – Senator Paul Finsen Mayor menegaskan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana Rp10 miliar yang dialokasikan untuk dua dewan adat di Papua Barat Daya.
Ia menyebut, klarifikasi dari Ketua Pokja Adat MRP PBD Mesak Mambrakuhukum serta laporan polisi harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap secara terang penggunaan anggaran tersebut.
“Transparansi adalah kunci. Dana Rp10 miliar ini harus dibuka seterang-terangnya agar masyarakat tahu siapa yang menerima dan bagaimana penggunaannya,” tegas Senator PFM, Sabtu (25/4/2026).
Ia menekankan bahwa sebagai wakil rakyat, fungsi pengawasan dan evaluasi harus dijalankan secara serius, terlebih isu ini telah menjadi perhatian publik dan viral di media.
Senator PFM juga mendesak Unit Krimsus Polda Papua Barat Daya segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait, termasuk Mesak Mambraku dan para ketua adat penerima dana. Ia meminta agar proses penyelidikan segera ditingkatkan ke tahap penyidikan dan hasilnya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
“Segera panggil dan periksa semua pihak terkait. Naikkan statusnya ke penyidikan dan umumkan hasilnya ke publik. Masyarakat berhak tahu,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengungkap adanya laporan masyarakat bahwa dana yang dicairkan pada Oktober 2024 diduga tidak disalurkan sesuai peruntukan. Menurutnya, indikasi penggelapan harus ditindaklanjuti secara serius untuk mencegah hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga adat maupun pemerintah.
“Jika benar ada penyalahgunaan atau penggelapan, maka harus ada pertanggungjawaban hukum yang jelas,” katanya.
Ia juga menyoroti peran media dalam mengangkat isu ini sehingga menjadi perhatian luas. Menurutnya, keterbukaan informasi di media dapat menjadi dasar penting bagi penegakan hukum sekaligus mencegah spekulasi negatif di masyarakat.
“Peran media sangat penting sebagai kontrol publik. Dari sinilah aparat penegak hukum harus bergerak cepat dan transparan,” tutup Senator yang juga Ketua Dewan Adat Papua itu.
