Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berupaya menjadikan Bandara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong sebagai bandara embarkasi haji. Upaya tersebut dilakukan agar jamaah haji dari enam provinsi di Tanah Papua dan Provinsi Maluku serta Maluku Utara tak perlu lagi mengirim jamaah hajinya ke Makassar untuk kemudian diberangkatkan ke Mekkah, Arab Saudi.
Hal itu diungkapkan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu saat rapat bersama dengan Komisi VII DPR RI di Hotel Aston Sorong and Conference Centre, Rabu, 28 Mei 2025.
“Cukup dari Kota Sorong, Papua Barat Daya jamaah haji langsung berangkat ke Tanah Suci,” ucapnya.
Elisa Kambu menambahkan, untuk menunjang peningkatan status ke bandara embarkasi haji, perlu juga dilakukan penambahan panjang landasan pacu 500 meter sehingga pesawat berbadan lebar bisa mendarat.
Sementara itu Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau yang turut hadir dalam rapat tersebut menambahkan, dengan adanya penambahan Kantor Kementrian Agama di Papua Barat Daya secara otomatis kuota haji sebanyak 723 orang.
Jika sebelumnya kuota haji untuk wilayah timur Indonesia yang meliputi 6 provinsi di Tanah Papua ditambah Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebanyak 3.961 orang. Dengan adanya penambahan 723, sehingga total jumlah jamaah haji di wilayah timur Indonesia berjumlah 4.684 orang.
“Jumlah tersebut sudah memenuhi syarat untuk memiliki bandara embarkasi haji sendiri,” kata Ahmad Nausrau.
Orang nomor dua di Papua Barat Daya itu menyebut, dengan adanya bandara embarkasi haji otomatis fasilitas haji lainnya harus tersedia di Provinsi Papua Barat Daya.
Ahmad Nausrau berharap, Komisi VII DPR RI dapat mendorong hal ini sehingga Bandara DEO Kota Sorong dijadikan bandara embarkasi haji.
“Upaya ini juga dapat memangkas waktu yang cukup lama dan biaya keberangkatan jamaah haji ke Makassar,” tutupnya.
Penulis : Jason
