JAKARTA – Lima orang yang terdiri dari tiga ASN dan dua rekanan swasta telah ditetapkan oleh penyidik Polresta Sorong Kota sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan baju dinas DPR Papua Barat Daya.
Anggota DPD RI dapil Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor (PFM) mendesak penyidik untuk menahan para tersangka supaya proses hukum berjalan cepat dan tidak mengalami hambatan di kemudian hari.
“Lima tersangka pelaku korupsi baju dinas DPR Papua Barat Daya harus segera dipanggil, diperiksa dan dilakukan penahanan. Saya memahami bahwa hal ini adalah kewenangan penyidik berdasarkan alasan subyektif dan obyektif, namun penahanan tersangka menurut saya sangat penting untuk mempermudah bergulirnya proses hukum,” ujar Senator PFM, Selasa (06/01/2026).
Ketua Kerukunan Keluarga Papua (KK PAPUA) itu mengingatkan bagaimana berjalannya proses hukum kasus tersebut yang penuh dinamika. Bahkan untuk penetapan tersangka saja tersendat hingga enam bulan lebih. Oleh karena itu, PFM berharap proses yang sudah berjalan tidak boleh lagi terganggu dengan drama-drama tidak bermutu.
“Jangan sampai ada drama-drama, para tersangka ini mangkir dari panggilan penyidik, pura-pura sakit, rekayasa lainnya atau bahkan melarikan diri dan merusak barang bukti. Upaya-upaya menghambat proses hukum inilah yang harus diantisipasi penyidik dengan menahan para tersangka,” tegas dia.
Kasus korupsi pengadaan baju dinas DPR PBD telah menjadi sorotan utama publik di Papua Barat Daya. Penahanan kelima tersangka, lanjut PFM, menunjukkan kepada publik bahwa aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum secara profesional, transparan dan akuntabel, sekaligus gambaran dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah PBD.
Sebelumnya, dalam rilis akhir tahun 2025 penyidik Polresta Sorong Kota telah menetapkan 3 orang ASN dan 2 orang dari pihak rekanan sebagai tersangka. Sementara itu proyek pengadaan seragam atau baju dinas anggota DPR PBD dimenangkan oleh CV Putra Bivak dengan nilai kontrak sebesar Rp999 juta. Berdasarkan hasil audit BPK, negara mengalami kerugian sekitar Rp 700 juta dari total anggaran pengadaan.
Penulis : Dwi P
