SORONG – Anggota DPD RI daerah pemilihan Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor (PFM) dengan tegas menolak pemberian izin operasional kepada RS Maleo Kota Sorong. Menurutnya, bangunan yang digunakan sebagai rumah sakit tersebut tidak memenuhi standar operasional maupun ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang rumah sakit.
PFM mendesak Pemerintah Kota Sorong segera mencabut izin operasional RS Maleo dan meminta DPR Kota Sorong memanggil Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong untuk memberikan pertanggungjawaban atas keputusan mengizinkan rumah sakit tersebut kembali beroperasi.
“Saya dengan tegas menolak izin operasional RS Maleo Kota Sorong. Bangunan itu pada dasarnya adalah ruko yang dijadikan rumah sakit. Indikasinya sangat kuat tidak memenuhi standar dan melanggar ketentuan dalam undang-undang rumah sakit. Karena itu izinnya wajib segera dicabut oleh Pemerintah Kota Sorong,” tegas Paul.
Ketua Kerukunan Keluarga Papua (KK PAPUA) itu menilai lokasi bangunan juga tidak layak dijadikan rumah sakit karena berada di tengah permukiman warga dan sangat dekat dengan badan jalan.
“Posisinya berada di tengah masyarakat. Jarak bangunan dengan jalan raya sangat dekat, hanya sekitar dua meter. Padahal seharusnya memenuhi jarak yang memadai demi aspek keselamatan dan pelayanan. Ini menunjukkan sejak awal keberadaannya patut dipertanyakan,” ujar Senator muda yang vokal ini.
PFM menegaskan persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai masalah administratif semata karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.
“Ini menyangkut nyawa manusia. Karena itu DPR Kota Sorong harus memanggil Kepala Dinas Kesehatan untuk dimintai pertanggungjawaban. Kita harus tegas demi menyelamatkan masyarakat Papua,” katanya.
Menurut dia, berbagai keluhan masyarakat terhadap pelayanan RS Maleo telah lama bermunculan. Bahkan, ia mengaku keluarganya juga pernah mengalami pengalaman buruk saat mendapatkan pelayanan di rumah sakit tersebut.
“Keluhan masyarakat sudah sangat banyak. Bahkan keluarga saya sendiri pernah menjadi korban. Satu minggu sebelum kasus ini viral, saudara saya tidak tertolong di sana dan meninggal dalam perjalanan ketika dirujuk ke rumah sakit lain,” ungkapnya.
Dia menilai solusi yang tepat bukan sekadar memperbaiki pelayanan, melainkan membenahi manajemen secara menyeluruh dan memindahkan rumah sakit ke lokasi yang memenuhi seluruh persyaratan.
“Manajemen rumah sakit harus dibenahi dan rumah sakitnya harus dipindahkan. Itu adalah ruko, bukan bangunan yang layak menjadi rumah sakit. Kalau dijadikan apotek mungkin masih memungkinkan, tetapi untuk rumah sakit tidak bisa apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Saya menolak operasional RS Maleo karena jika tetap dipaksakan beroperasi dikhawatirkan kembali menimbulkan korban jiwa dan berakibat fatal,” pungkasnya.
