SORONG – Ironi menyambut 81 tahun Kemerdekaan RI mencuat di Tanah Papua. Di tengah momentum perayaan kemerdekaan, harga kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM) justru dilaporkan melonjak di sejumlah wilayah, memicu keresahan masyarakat.
Di pasar tradisional Manokwari, Sorong, hingga sejumlah daerah pegunungan, harga beras, minyak goreng, telur, dan sayuran disebut mengalami kenaikan sekitar 20 hingga 40 persen dalam beberapa pekan terakhir. Kelangkaan bensin dan solar subsidi dengan harga normal juga dikeluhkan warga.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada biaya transportasi dan distribusi barang yang akhirnya kembali dibebankan kepada masyarakat.
Aktivis sosial Fiktor Rayar mendesak Menteri Pertanian dan Menteri ESDM turun langsung ke Papua untuk memastikan ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga BBM bagi masyarakat.
“Negara ini sudah 81 tahun merdeka. Seharusnya di momentum kemerdekaan, rakyat semakin sejahtera. Tapi yang kami lihat justru sebaliknya. Harga kebutuhan pokok naik, BBM sulit didapat, sementara pengawasan dari pusat masih minim,” tegas Fiktor Rayar dalam keterangannya, Selasa (11/8/2026).
Menurut Fiktor, persoalan mahalnya kebutuhan pokok di Papua tidak semata-mata berkaitan dengan subsidi. Tingginya biaya angkutan, keterbatasan stok, panjangnya rantai distribusi, serta lemahnya pengawasan di tingkat distributor turut menjadi persoalan yang harus segera dibenahi.
Ia mengingatkan, tanpa intervensi pemerintah secara langsung, kenaikan harga akan semakin menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok ekonomi rentan.
“Jangan sampai kemerdekaan hanya terasa dalam seremoni dan spanduk. Masyarakat Papua membutuhkan kehadiran negara yang nyata, terutama untuk memenuhi kebutuhan paling dasar: pangan dan energi,” katanya.
Fiktor juga meminta pemerintah memastikan program bantuan dan kebijakan stabilisasi harga benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, bantuan sosial tidak akan cukup apabila harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi terus mengalami kenaikan.
Ia kembali mendesak pemerintah pusat tidak hanya memantau kondisi Papua dari Jakarta, tetapi datang dan melihat langsung persoalan di lapangan.
“Turunlah ke lapangan. Lihat langsung kondisi masyarakat Papua. Pastikan sembako tersedia dengan harga terjangkau dan BBM tidak langka. Itu baru bukti bahwa kemerdekaan benar-benar dirasakan seluruh rakyat,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kementerian Pertanian maupun Kementerian ESDM terkait kenaikan harga dan kelangkaan BBM yang dikeluhkan masyarakat tersebut.
